Mengadili Keyakinan: Undang-Undang Penodaan Agama Indonesia

Kebebasan beragama terus dibatasi dengan berat di Indonesia, walau adanya jaminan dalam Konstitusi Negara dan seringnya komitmen dilontarkan kepada publik oleh pihak berwenang untuk mempromosikan kerukunan antar agama dan pluralisme.

Pihak berwenang terus menggunakan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang lainya untuk memenjarakan individu untuk penodaan agama hanya karena mereka menjalankan secara damai hak atas kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama. Hukum tersebut sering digunakan untuk menargetkan orang-orang yang merupakan bagian dari minoritas keagamaan, kepercayaan dan pendapat, dan terutama bagi mereka yang mengikuti interpretasi agama yang tidak diakui oleh pemerintah. Penjatuhan hukuman bagi kasus penodaan agama meningkat semasa mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih menjabat.

Dalam laporan ini, Amnesty International mengangkat bagaimana perundang-undangan terkait penodaan agama secara fundamental tidak sesuai dengan kewajiban Indonesia berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional, dan melanggar ketentuan yang mengikat secara hukum mengenai kebebasan berekspresi, berkeyakinan dan beragama, persamaan di hadapan hukum serta kebebasan dari diskriminasi.

Amnesty International mendesak pihak berwenang Indonesia untuk membebaskan mereka yang dipenjara dengan peraturan penodaan agama hanya karena menjalankan hak mereka secara sah, dan mencabut semua ketentuan hukum yang mempidanakan individu semata karena menjalankan secara damai hak mereka atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama.